Network
JOURNALTELEGRAF - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Bitung berjalan alot, Kamis , 20 Juni 2024.
Rapat dengan agenda tindak lanjut aksi unjuk rasa segelintir aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung yang menuntut sejumlah hak tersebut dipimpin oleh Erwin Wurangian selaku Ketua Komisi II DPRD Kota Bitung.
Sejumlah legislator angkat bicara dan menyebut kejadian aksi unjuk rasa adalah sebuah tragedi dan mendesak pimpinan DPRD agar menghadirkan walikota dan wakil walikota untuk menjelaskan apa yang terjadi.
Baca Juga: Maurits Mantiri Beri Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Budaya UI, Bahas Potensi Bitung Kota Bahari
"Saya tidak setuju dengan rapat hari ini, karena yang hadir tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi terhadap ASN, seharusnya yang hadir di sini itu walikota dan wakil walikota," ujarnya.
Namun, permintaan itu langsung ditanggapi oleh pimpinan rapat. Menurut Erwin Wurangian, berdasarkan pengalamannya selama dewan, belum pernah ada walikota dan wakil walikota hadiri RDPU.
"Saya sudah melewati tiga walikota. Mulai dari pak Hanny Sondakh sampai hari ini Maurits Mantiri, belum pernah ada sejarah walikota dan wakil hadir di RDPU," tegas Erwin.
Penegasan Erwin tersebut secara tersirat ingin menyampaikan, bahwasanya puluhan RDPU digelar di gedung DPRD Kota Bitung sepanjang tahun, dan di setiap kepimpinan walikota dan wakil walikota tidak satupun yang pernah hadir. Termasuk di era pemerintahan Walikota Bitung Maxmillian Jonas Lomban.***
