Network
JOURNALTELEGRAF - Wacana penghapusan tambahan penghasilan pegawai (TPP) di pemerintah kota (Pemkot) Bitung terus bergulir bagai bola salju.
Pro dan kontra terhadap keberadaan TPP untuk aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil (ASN/PNS) pun ramai dibahas diberbagai diskusi non formal pasca Kepala Inspektorat Kota Bitung, Febry Sambode menegaskan bahwa TPP bisa ditiadakan sementara akibat kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan untuk diberikan.
"Saya bicara aturan, TPP diberikan jika keuangan daerah memungkinkan dan bisa ditiadakan untuk sementara jika terjadi sebaliknya," tegas Sambode pada rapat dengar pendapat umum di gedung DPRD Kota Bitung.
Baca Juga: Gandeng Kepolisian, SMP Negeri 1 Bitung Gelar Pembinaan Karakter Peserta Didik
Namun disisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bitung Ignatius Rudy Theno memberikan penjelasan kepada sejumlah awak media, bahwa urusan TPP dibayarkan atau tidak itu adalah hak prerogatif walikota.
"Itu hak mutlak dari Walikota Bitung dan kita tidak bisa mengatakan apakah mau tetap ada TPP atau tidak ada, itu murni kewenangan beliau," kata Rudy.
Baca Juga: Bayar TPP Pakai Anggaran Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Bitung, Bersediakah Alexander Wenas ?
Sedangkan salah satu tokoh masyarakat Kota Bitung Isnaini Masloman justru menyampaikan bahwa harusnya semua pihak khususnya ASN lebih bijak melihat persoalan TPP tersebut.
"Memang kadangkala kita begitu mudahnya menuding atau menyalahkan orang ketimbang melihat atau introspeksi diri kita sendiri, konteks yang saya sampaikan adalah. Pernahkah terucap dalam demo atau RDP tentang masalah kekurangan ekonomi ASN yang melakukan demo yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan keluarga yang mungkin agak keliru sehingga semua tuduhan negatif selalu beralamatkan ke pemerintah Bitung yang dalam hal ini walikota," ucap Isnaini, Sabtu 22 Juni 2024 dikutip dari grup WhatsApp Info Kota Bitung.***
