JOURNALTELEGRAF - Wacana pemekaran wilayah di Provinsi Kepulauan Buton kembali terdengar disuarakan ke pemerintah pusat.
Bahkan Penjabat (Pj) Bupati Buton Laode Mustari sempat menyuarakan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) dihadapan Tim Ahli Komisi II DPR RI saat berkunjung ke daerah itu awal tahun 2024 lalu.
Enam daerah otonom bahkan sudah siap bergabung dengan calon provinsi baru tersebut dan berpisah dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Mustari, masyarakat Kepulauan Buton sudah sangat merindukan hadirnya provinsi di wilayah mereka.
Baca Juga: Ini 6 Calon Daerah Otonomi Baru di Kalimantan Utara, Berikut Daftarnya
" Kebetulan ada tim ahli yang akan memberi pertimbangan penting kepada Komisi II bagaimana sebuah undang-undang pemekaran itu dibentuk. Saat ini seluruh masyarakat Buton sangat mengharapkan kepulauan ini menjadi provinsi juga. Sebab menurut kami Kepulauan Buton sudah sangat layak jadi provinsi otonom, tapi apa kira kira yang masih kurang,” kata Mustari saat itu di hadapan rombongan Tim Ahli Komisi II DPR RI.
Baca Juga: 8 Calon Daerah Otonomi Baru di Provinsi Jawa Timur Siap Dimekarkan, Berikut Daftarnya
Kota Baubau nantinya akan menjadi pusat pemerintahan CDOB Provinsi Kepulauan Buton jika sukses menjadi daerah otonom dan berdiri sendiri. Adapun kabupaten kota yang akan masuk dalam wilayah administratif CDOB Provinsi Kepulauan Buton adalah, Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Wakatobi.
Apa Kabar Dukungan DPD RI Terhadap Pemekaran CDOB Provinsi Kepulauan Buton ?
Senator asal Papua Barat Filep Wamafma mendukung adanya usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Buton. Usulan DOB ini diterima Filep dalam pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi bersama para kepala daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, Senin 14 November 2022.
Kehadiran senator Filep di Sulawesi Tenggara kali ini dalam rangka memenuhi undangan Gubernur Sultra terkait usulan pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Buton. Dalam kesempatan itu, Filep mengapresiasi aspirasi dan usulan DOB Kepulauan Buton yang disampaikan kepada Komite I DPD RI.
“Kami sangat mengapresiasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan juga masyarakat Sulawesi Tenggara yang terus memperjuangkan pembentukan daerah otonom baru Provinsi Kepulauan Buton. Memang kita tahu bersama saat ini moratorium tentang pemekaran daerah belum dicabut, dan pemekaran di Papua adalah pengecualian atau kekhususan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus,” ujar Filep kala itu seperti dilansir dari laman resmi DPD RI, Kamis 20 Juni 2024.
Lebih jauh Filep menjelaskan terkait usulan pemekaran itu, Filep menilai calon DOB Provinsi Kepulauan Buton layak diusulkan dan dipertimbangkan lebih lanjut lantaran telah memenuhi syarat dan potensi-potensi yang ada di daerah ini pun mendukung untuk adanya pemekaran.
“Dari aspek administrasi maupun politik, calon DOB Provinsi Kepulauan Buton menurut hemat saya memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai DOB. Kita lihat aspek ekonomi Kepulauan Buton punya PAD yang sangat menjanjikan lantaran memiliki sumber daya alam yang melimpah,” kata Filep.
Lebih lanjut, senator Papua Barat ini menyampaikan bahwa Komite I DPD RI akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Komite I akan menyusun kerangka konsep untuk sekaligus mengakomodasi usulan pemekaran di daerah-daerah lain di luar Papua.
“Kami akan membahas usulan DOB Kepulauan Buton sekaligus agar ada konsep yang tepat terkait pembahasan sejumlah usulan pemekaran di daerah lain. Harapannya, konsep ini juga akan menjadi bagian yang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Dengan begitu, aspirasi pembentukan DOB yang hari ini marak diusulkan di daerah-daerah segera mendapat solusi yang tepat,” ungkap Wakil Ketua Komite I DPD RI itu.
Namun hingga saat ini, sudah dua tahun berlalu, pemekaran CDOB Provinsi Kepulauan Buton belum kunjung direalisasikan.***