Network
JOURNALTELEGRAF - Rencana pemekaran daerah di Provinsi Gorontalo sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Bahkan Komisi II DPR RI pada Desember 2021 turun dan melihat langsung kondisi 6 Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) di wilayah itu.
Namun, moratorium atau penghentian sementara pemekaran daerah otonomi baru dari pemerintah pusat sejak tahun 2014 hingga kini belum kunjung dicabut. Alasan moratorium, karena dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagian besar DOB mengalami kegagalan.
Dari 205 Daerah Otonomi Baru yang dimekarkan dalam rentang waktu 1999-2009, sebanyak 78 persen dinilai gagal, tidak mampu mandiri. Pemerintahan tidak berjalan maksimal karena hanya mengandalkan anggaran dari pusat.
Baca Juga: Sulawesi Selatan Siap Menyambut 13 Daerah Otonomi Baru, Berikut Daftarnya
Namun beberapa tahun belakangan, wacana pencabutan moratorium mulai digaungkan oleh sejumlah kalangan. Bahkan pada September 2023, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar segera mencabut kebijakan moratorium atau jeda pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Hal itu karena kebijakan tersebut sudah terlalu lama dijalankan yaitu sejak 2014.
Baca Juga: Provinsi Sulawesi Tenggara Siap Sambut 7 Daerah Otonomi Baru, Berikut Daftarnya
Berikut Daftar 6 CDOB di Provinsi Gorontalo
1. Boliyohuto
Ibukota kabupaten: Tolangohula
Kabupaten induk : Kabupaten Gorontalo
- Kecamatan Asparaga
- Kecamatan Boliyohuto
