Network
JOURNALTELEGRAF -Suasana tegang menyelimuti PT. London Sumatera Indonesia TBK (Lonsum) Bulukumba menjelang berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) pada 31 Desember 2023. Pembaharuan HGU, yang dimulai sejak 2021, menciptakan ketidaksetujuan dengan masyarakat adat Kajang Bulukumba yang bersikeras atas hak kepemilikan tanah.
Rusli, yang menjabat sebagai Humas PT. Lonsum Bulukumba, menolak klaim masyarakat Kajang terkait tanah adat. Dalam pernyataannya, Rusli menekankan bahwa "tidak ada tanah adat yang tercakup dalam HGU Lonsum," dan operasional di Desa Bonto Biraeng telah dihentikan sejak 1998.
Meski Lonsum meyakini bahwa kepemilikan tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, klaim masyarakat adat Kajang memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Kelompok Kajang menegaskan pentingnya Lonsum meninggalkan tanah adat secara hukum dan beretika.
Dalam tanggapannya, Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kajang, DR. Muhammad Nur, menjelaskan bahwa HGU Lonsum telah berakhir pada 31 Desember 2023 tanpa perpanjangan. Ia menyoroti pernyataan Humas Lonsum yang dinilainya "tidak memahami PERDA NO. 9 Tahun 2015," dan menekankan fakta bahwa HGU berakhir pada akhir tahun ini.
Menurut DR. Muhammad Nur, sekitar 5.782 hektar tanah yang saat ini dikuasai oleh PT. Lonsum Bulukumba merupakan milik masyarakat adat Kajang Bulukumba. Dengan berakhirnya HGU, kepemilikan hukum secara resmi kembali ke masyarakat adat.
Lonsum didesak untuk meninggalkan tanah adat Kajang secara legowo. DR. Muhammad Nur menegaskan bahwa beroperasi di sana tanpa HGU akan dianggap sebagai tindakan ilegal dan dapat menghadapi konsekuensi hukum. Upaya hukum masyarakat adat, termasuk protes dan pemblokiran, telah berhasil menghentikan perpanjangan HGU Lonsum, memperumit dinamika di wilayah Bulukumba.***
