Network
JOURNALTELEGRAF - Kekecewaan mendalam menyelimuti Jamaah Haji asal Kabupaten Kepulauan Talaud ketika mereka tidak mendapatkan dukungan atau tali kasih dari Pemerintah Daerah (Bupati) dalam perjalanan ibadah mereka ke tanah suci.
Meskipun telah berusaha berkoordinasi dengan pemerintah daerah, para jamaah merasa terabaikan dan terpinggirkan untuk menunaikan ibadah haji.
"Meraka (Jamaah) merasa diabaikan oleh pemimpin mereka sendiri," ujar salah seorang warga Talaud yang enggan disebutkan namanya.
"Ini sungguh menyedihkan, mereka berharap akan ada dukungan moral dan materil dari Bupati, namun ternyata harapan para jamaah pupus," sambungnya.
"Padahal menurut informasi Kepala Kemenag Talaud melalui Kasi Haji sudah tiga kali berusaha untuk bertemu dengan Bupati, tapi hasilnya tidak ada," katanya lagi.
Menurutnya, ini bukan soal nominal bantuan, tapi tanggungjawab dan dukungan moral dari pemerintah daerah sangatlah penting untuk memberikan semangat dan dorongan dalam menjalani perjalanan suci mereka.
Di daerah lain lanjut Sumber, Walikota maupun Bupati sangat memperhatikan soal ini. Karena ibadah haji tidak hanya urusan umat Islam menunaikan rukun Islam yang kelima tetapi juga urusan negara.
Dijelaskannya, berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, biaya lokal penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya semata-mata menjadi tanggungjawab jamaah haji tetapi juga pemerintah daerah.
Dalam pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi saat jemaah melaksanakan ibadah haji mulai dari rumahnya sampai ke embarkasi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah melalui APBD.
