Network
JOURNALTELEGRAF – Ketua Komisi II DPRD Kota Bitung Erwin Wurangian menyoroti dugaan banyaknya laporan pungutan liar (pungli) yang dialami oleh kapal penangkapan ikan di Kota Bitung. Hal ini disampaikan oleh Erwin saat menerima peserta aksi demo yang digelar di Gedung wakil rakyat tersebut, Rabu 3 April 2024.
Namun lebih jauh Ketua Fraksi Parta Golkar itu juga mengingatkan soal kelengkapan semua perizinan yang harus dimiliki oleh setiap kapal penangkapan ikan yang beroperasi, agar tidak ada cela oleh oknum yang ingin melakukan upaya pungli.
“Saya kira kalau semua perizinan dilengkapi, maka itu akan menutup cela bagi oknum melakukan pungli. Jadi saya ingin mengutip satu kalimat menarik yang popular. Dengan sistem yang baik, orang jahat pun akan dipaksa menjadi baik. Sedangkan dalam sistem yang buruk, orang baik sekali pun terpaksa ikut melakukan kejahatan,” ucapnya.
Oleh karena itu, dia menegaskan agar seluruh stakeholder yang ada di sektor perikanan benr benar menegakkan peraturan yang berlaku.
“Jika semua taat aturan, apa yang dikeluhkan oelh teman teman dari Serikat Awak Kapal Perikanan Sejahtera Sakti Sulut tidak lagi terjadi dikemudian hari, mari bekerja sama, seperti yang disampaikan oleh jajaran Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera agar pelaku usaha atau pengurus kapal tidak memaksakan untuk berlyar jika seluruh perizinan belum dilengkapi, atau belun dilakukan portclearens” jelasnya.
Sebagai informasi, aksi demo Serikat Awak Kapal Perikanan Sejahtera Sakti Sulut di Gedung DPRD Kota Bitung dalam rangka memperingati Hari Nelayan Internasional yang jatuh setiap tanggal 6 April. Sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut disampaikan oleh Serikat Awak Kapal Nelayan Sejahtera Sakti Sulut. Yakni mendorong peningkatan perlindungan termasuk kepastian atas hak awak kapal perikanan dan nelayan.***
