JOURNALTELEGRAF - Ada 205 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terbentuk sepanjang tahun 1999-2009 di Indonesia. Baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Namun, dari sekian banyak Daerah Otonom yang dimekarkan oleh pemerintah pusat, sebesar 78 persen diantarnya tidak mampu mandiri dan dianggap gagal, karena pemerintahan kurang berjalan maksimal dan terlalu bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat. Hal itu berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
Dilansir dari tulisan yang disusun oleh Rita Helbra Tenrini, dari Pusat Kebijakan APBN 2013 menyebutkan bahwa dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa hanya 22 persen daerah pemekaran yang berhasil, sisanya 78 persen gagal. Penilaian atas urgensi pemekaran wilayah harusnya didasarkan pada variabel pelayanan publik. Daerah otonom yang baru dalam kenyataannya lambat dalam mencapai tujuan peningkatan pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan.
Baca Juga: 18 Calon Daerah Otonomi Baru di Provinsi Maluku Siap Dimekarkan, Salah Satunya Kota Masohi
Hasil evaluasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri terhadap 57 daerah otonom baru di bawah tiga tahun menunjukkan, penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif. Kegagalan dalam pemekaran daerah tersebut dijadikan salah satu pertimbangan pemerintah melakukan moratorium.
Baca Juga: Daftar 5 Kabupaten Termiskin di Sulawesi Tengah, Nomor Satu Punya Destinasi Wisata Terbaik
Masalah yang menyebabkan kegagalan dalam pemekaran daerah adalah :
1. Jalur legislatif lebih berperan terhadap usulan pemekaran;
2. Mempersempit kapasitas fiskal pemerintah pusat;
3. Dependensi terhadap APBN makin besar;
4. Span of control dari pemerintah pusat makin lemah;
5. Kelestarian lingkungan terancam; dan
Beban kehidupan semakin tinggi.
Baca Juga: Rencana Pisah Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ini Rekomendasi 5 Hotel Terbaik di Labuan Bajo
Data Hasil Evaluasi Daerah 13 Daerah Otonomi Baru di Pulau Sulawesi
1. Kabupaten Deiyai
Daerah induk : Kabupaten Paniai
Dimekarkan : Tahun 2008
Provinsi : Papua
Evaluasi Tahun 2012
Nilai Evaluasi : 58,00 (Kurang Baik).
Baca Juga: Intip Profil 5 Calon Provinsi Baru di Pulau Jawa
2. Kabupaten Intan Jaya
Daerah induk : Kabupaten Paniai
Dimekarkan : Tahun 2008
Provinsi : Papua
Evaluasi Tahun 2012
Nilai Evaluasi : 65,00 (Sedang)
3. Kabupaten Mamberamo Raya
Daerah induk : Kabupaten Sarmi
Dimekarkan : Tahun 2007
Provinsi : Papua
Evaluasi Tahun 2012
Nilai Evaluasi : 70,00 (Sedang)
4. Kabupaten Pegunungan Arfak
Daerah induk : Kabupaten Manokwari
Dimekarkan : Tahun 2012
Provinsi : Papua Barat
Evaluasi Tahun 2018
Nilai Evaluasi : 82,25 (Sedang)
5. Kabupaten Manokwari Selatan
Daerah induk : Kabupaten Manokwari
Dimekarkan : Tahun 2012
Provinsi : Papua Barat
Evaluasi Tahun 2018
Nilai Evaluasi : 86,25 (Sedang)
6. Kabupaten Maybrat
Daerah induk : Kabupaten Sorong
Dimekarkan : Tahun 2009
Provinsi : Papua Barat
Evaluasi Tahun 2012
Nilai Evaluasi : 49,70 (Kurang Baik)
7. Kabupaten Puncak
Daerah induk : Kabupaten Jayawijaya
Dimekarkan : Tahun 2008
Provinsi : Papua
Evaluasi Tahun 2012
Nilai : 50,00 (Kurang Baik)
8. Kabupaten Nduga
Daerah induk : Kabupaten Jayawijaya
Dimekarkan : Tahun 2008
Provinsi : Papua
Evaluasi Tahun 2012
Data Tidak Masuk
9. Kabupaten Lanny Jaya
Daerah induk : Kabupaten Jayawijaya
Dimekarkan : Tahun2008
Provinsi : Papua
Evaluasi Tahun 2012
Nilai Evaluasi : 54,00 (Kurang Baik)
10. Kabupaten Mamberamo Tengah
Daerah induk : Kabupaten Jayawijaya
Dimekarkan : Tahun 2008
Provinsi : Papua
Evaluasi Tahun 2012
Nilai Evaluasi : 48,00 (Kurang Baik)
11. Kabupaten Dogiyai
Daerah induk : Kabupaten Nabire
Dimekarkan : Tahun 2008
Provinsi : Papua
Evaluasi Tahun 2012
Nilai Evaluasi : 65,00 (Sedang). ***