Network
JOURNALTELEGRAF - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolitoli melantik 327 Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024 mendatang.
"Sebanyak 324 orang ini akan bertugas menyelenggarakan pilkada di kelurahan dan Desa masing-masing. Ada 103 Desa dan 6 kelurahan secara total. Kita menempatkan setiap kelurahan di Tolitoli itu ada tiga orang anggota PPS, " ujar Ketua KPU Tolitoli, Junaidi, Minggu 26 Mei 2024.
Ia melanjutkan, PPS yang dilantik telah melalui proses seleksi terbuka mulai dari tahapan seleksi berkas hingga seleksi wawancara, dan secara ke seluruh mereka lolos dengan baik.
"Terdapat wajah lama, mereka adalah PPS saat Pemilu 2024 karena kami melihat adanya integritas di dalam diri mereka. Kami rekrut kembali saat mereka mendaftarkan diri dan lolos seleksi," tambahnya.
Dia mengatakan untuk masa kerja PPS adalah 8 bulan dihitung dari hari pelantikan mereka.
"Sebelum bertugas pastinya kami memberikan bimtek. Hari ini setelah pelantikan akan ada bimtek yang diberikan agar para PPS dapat bekerja secara maksimal," jelasnya.
Ia berharap ke depannya anggota PPS dalam tugasnya dapat menjaga integritas dan juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan. Ia juga berharap PPS dapat bekerja secara maksimal.
"Harapannya PPS dapat memberikan performa terbaik dalam pelaksanaan pilkada di kelurahan yang ditugaskan dan tetap menjaga integritas," tuturnya.
Ia juga mengingatkan anggota PPS yang baru dilantik betapa pentingnya menjaga integritas, profesionalitas, loyalitas, dan visi penyelenggara Pilkada.
"Menjaga integritas, profesionalitas, loyalitas, dan visi kita sebagai penyelenggara sangat penting. Ini menjadi dasar menjalankan tugas dan tanggung jawab kita kedepan," kata Junaidi.
Junaidi juga meminta kepada PPS agar menjaga semangat sebagai penyelenggara Pilkada hingga seluruh tahapan selesai dilaksanakan.
"Semangat kita jangan cuma di awal, harus sampai akhir. Kalau perlu sampai calon terpilih dilantik," pungkas Junaedi.
Junaedi menegaskan anggota PPS yang baru dilantik agar memegang sumpah janji yang sudah diucapkan. Jangan sampai sumpah dan janji yang sudah diucapkan hanya sebatas kata-kata.
"Apa yang terjadi pada proses pelantikan ini bukan seremonial belaka. Tadi ada sumpah yang perlu dipertanggungjawabkan ke depan," tegas Junaedi.
